TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan pemerintah telah menyiapkan sistem satu data untuk menjaga dan memastikan distribusi vaksin Covid-19 tidak bocor ke pasar gelap alias black market.
"Jangan sampai ada gray area atau black market, sehingga harga vaksin yang harusnya ratusan ribu (rupiah), jadi dijual 2.000 dolar, ini kami jaga dan pastikan," ujar Erick dalam sebuah webinar, Sabtu, 12 Desember 2020.
Melalui program satu data, pemerintah akan mengombinasikan data dari berbagai entitas, misalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan, data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan data lainnya.
Nantinya, kata Erick, vaksin yang dikirim masing-masing akan dilengkapi dengan QR Code. Selain itu, pengiriman tersebut pun dilakukan dengan data penerima yang jelas. "Jadi seperti (surat suara) pemilu," tuturnya.
Untuk memastikan vaksinasi yang tepat sasaran pun, pemerintah memilih untuk mengonsolidasikan pengadaan vaksin tahap awal melalui perusahaan pelat merah. Namun, Erick menjamin akan melibatkan pihak swasta pada tahapan vaksinasi dan distribusi.
